Malang, [25/11] – Institut Hijau Indonesia telah menggelar diskusi panel bertajuk “Perdagangan Karbon: Solusi atau Ilusi Bagi Keselamatan Bumi?” pada Senin, 25 November 2024. Acara ini diselenggarakan di Auditorium Nuswantara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Brawijaya, Malang, dari pukul 09.00 hingga 15.00 WIB.

Selain diskusi panel terdapat agenda lainnya yaitu launching Jurnal Peradaban Hijau dan bedah buku “Karbon dan Masa Depan Indonesia”. Dalam panel diskusi yang dimoderatori oleh Farhani Nurshafa Rahmania, S.Si. yang merupakan alumni Green Leadership Indonesia Batch 2 dan mahasiswa Pascasarjana UB, ini menghadirkan beberapa narasumber yang memiliki keahlian dan pengalaman luas dalam bidang terkait.

Berhalangan hadir, Prof. Anang Sujoko, S.Sos., M.Si., D.COMM yang merupakan Dekan FISIP Universitas Brawijaya menyampaikan sambutannya melalui video. Dalam sambutannya menyampaikan terkait perdagangan karbon. “Namun demikian, tantangan keterbatasan yang ada tentu ini menjadi ranah yang sangat baik untuk kita diskusikan. Diskusi panel hari ini merupakan sebuah ikhtiar bagi kalangan akademisi, pemerhati lingkungan, maupun berbicara tentang hukum-hukum yang ada di dunia ini, untuk kemudian secara bersinergi dan berkolaborasi untuk memastikan bagaimana perdagangan karbon selain memiliki dampak positif tapi juga memiliki ancaman kegagalan,” jelasnya.

Sebelum diskusi panel dimulai, Chalid Muhammad yang merupakan Ketua Institut Hijau Indonesia memberi pengantar diskusi dalam keynote speech-nya. Ia memberikan pemaparan terkait urgensi dan kondisi bumi pada hari ini dan memberikan penekanan terkait pelaksanaan perdagangan karbon. “Perdagangan karbon harus dipikirkan dengan lebih seksama. Hindari greenwashing, jangan sampai ini menjadi pencuci dosa, dan hindari mafia karbon,” tegasnya. Di penghujung penyampaian, Chalid Muhammad juga memimpin langsung launching buku “Karbon dan Masa Depan Indonesia” dan Jurnal Peradaban Hijau.

Panelis pertama, Prof. Ahmad Erani Yustika, S.E., M.Sc., Ph.D yang merupakan Guru Besar FEB Universitas Brawijaya dan Kepala Sekretariat Wakil Presiden RI. Melalui Zoom Meeting, ia menyampaikan terkait “Perdagangan Karbon Ditinjau dari Aspek Ekonomi Sosial dan Ekologi”. Prof. Erani, sapaan akrabnya menjelaskan secara mendalam terkait upaya untuk memastikan integritas dan transparansi dalam penggunaan kredit karbon serta mencegah praktik pelanggaran di sektor energi dan kehutanan. “Ada tiga hal pokok yang perlu menjadi agenda strategis bagi para pemangku kepentingan. Pertama, adalah memengaruhi regulasi atau kebijakan perdagangan karbon yang berkeadilan dan menghargai HAM. Kedua, mengawasi pelaksanaan perdagangan karbon, dan terakhir, memperkuat kapasitas masyarakat adat/lokal,” terangnya.

Panelis kedua, Dr. Abdul Aziz, S.R., M.Si. yang merupakan dosen FISIP Universitas Brawijaya dan Pakar Ekonomi Politik. Ia memaparkan terkait “Kebijakan dan Regulasi Perdagangan Karbon”. Dalam pemaparannya menjelaskan, “Ketika para investor atau negara-negara kaya itu menguasai keempat sektor (pangan, energi, logam, air), sebagian besar itu berdampak buruk bagi lingkungan.” Ia juga menyayangkan bagaimana pemerintah sebagai entitas yang memiliki kewenangan dalam pembuatan kebijakan justru lebih sering melindungi pihak-pihak yang melakukan kegiatan yang berdampak buruk bagi lingkungan. “Perdagangan karbon adalah bentuk dari hilirnya (upaya akhir), sedangkan hulunya (upaya yang paling mendasar) tidak pernah disentuh. Siapa hulunya? Kebijakan, pemerintah,” tegasnya.

Panelis ketiga, Dr. Qurnia Indah Permata Sari, S.IP., M.Sos. yang merupakan alumni Green Leadership Indonesia Batch 1 dan Penulis Buku “Karbon dan Masa Depan Indonesia”, ia membahas terkait “Dampak Sosial dan Lingkungan dari Perdagangan karbon”. Dalam pemaparannya menjelaskan bahwa adanya potensi perdagangan karbon untuk memperburuk kesenjangan sosial antara kelas atas dan kelas bawah. Hal ini menjadi perhatian penting dalam memahami dampak sosial dari mekanisme perdagangan karbon. “Membeli kredit karbon istilahnya membiarkan mereka (para pemilik modal) terus mencemari lingkungan tanpa mengubah praktik produksi yang selama ini mereka jalankan (praktik produksi yang tidak ramah lingkungan,” terangnya.

Panelis keempat, Wahyu Eka Setyawan yang merupakan Direktur Eksekutif WALHI Jatim. Dalam pemaparannya menjelaskan bagaimana kondisi lingkungan dan iklim saat ini di setiap daerah memiliki perbedaan yang sangat kentara pada era dulu dan era saat ini. Wahyu Eka juga menjelaskan bagaimana setiap individu memiliki peran masing-masing dalam dalam menumbuhkan kepekaan dalam diri sendiri maupun masyarakat luas, terkait isu sosial dan ekologis saat ini. “Di sini, peran masyarakat sipil, peran kita semua, adalah peran yang harus terhubung satu sama lain. Entah apapun profesi kalian, entah apapun background kalian… kita bareng-bareng untuk mendesak apa yang menjadi lebih baik.”

Setelah pemaparan materi, acara dilanjutkan dengan diskusi panel. Pada sesi ini, diskusi berjalan dinamis. Beberapa peserta diskusi mengajukan pertanyaan mendalam terkait perdagangan karbon yang menjadi tema utama kepada para panelis.

Setelah sesi istirahat, acara dilanjutkan dengan bedah buku yang berjudul “Karbon dan Masa Depan Indonesia”. Sesi ini peserta diwajibkan membentuk kelompok kecil diskusi kemudian didampingi oleh beberapa fasilitator/moderator. Setiap kelompok nantinya akan untuk membahas materi-materi yang ada di dalam buku tersebut. Nantiya setiap kelompok memiliki kesempatan mempresentasikan hasil diskusinya dan mendapat feedback dari kelompok lainnya.

Hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif bagi para peserta terkait isu-isu seputar perdagangan karbon dan implikasinya terhadap masa depan di Indonesia.